Nasional

Hanya Tujuh Lembaga Resmi Organisasi Pers Yang Sah, Berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers

Jakarta, BNNews – Dewan Pers kembali mengeluarkan surat edaran dan menjelaskankan hanya ada 7 organisasi pers yang sah dan diakui. Ke tujuhnya sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Setelah memberikan pernyataan agar pemerintah daerah berhati-hati dan jangan sembarangan membelanjakan anggaran APBD kepada media yang masih belum jelas dasar hukumnya

Ketua Dewan Pers, M.  Nuh menyebutkan, Ada 7 lembaga yang diakui Dewan Pers adalah Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

” Adanya surat edaran tersebut karena terkait protes sejumlah orang yang mengatas namakan wartawan, organisasi wartawan maupun organisasi pers kepada sejumlah lembaga negara. Kalau tidak diatur setiap orang bisa mendirikan organisasi pers seenaknya,” sebut M Nuh, ketika dikonfirmasi oleh media pada Minggu tanggal 25 Agustus 2019.

Sebelumnya Dewan Pers mengeluarkan Surat edaran resmi itu bernomor 371/DP/K/VII 2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Surat edaran Dewan Pers tersebut ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Polhukam, Menteri Komunikasi dan lnformatika, Menteri Dalam Negeri, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, Para Pimpinan Perusahaan Di Jakarta atau Indonesia.

M.Nuh juga mengatakan, Surat edaran ini ditembuskan ke 7 organisasi Pers yakni Serikat Perusahan Pers (SPS) Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI),Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aliasi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Adapun isi dalam surat edaran itu, tercatat hingga kini wartawan yang telah lulus mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di Dewan Pers berjumlah lebih dari 12.000 wartawan. Ujian dilakukan oleh 27 lembaga penguji yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi pers PWI, AJI dan IJTI.

Dewan Pers juga berharap dalam surat edaran tersebut, program uji kompetensi akan menihilkan praktik abal-abal oknum wartawan yang selama ini berada di Indonesia.

Perlu diketahui di Indonesia termasuk negara dengan jumlah paling banyak di dunia pengguna media/siber yakni 43.300 media online. Menurut Dewan Pers media yang memenuhi syarat sebagai perusahan pers sebanyak 2.200, dan hanya 7 persen yang memenuhi standar profesional.

” Setiap orang bisa dengan mudah mendirikan media di Indonesia, media bukan dengan tujuan jurnalistik yaitu, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan melakukan pemerasan kepada orang, pejabat, pemerintah daerah maupun perusahaan,” pungkas M.Nuh. (khoer)

Sumber Web

Comment here

tujuh + 1 =